People Power dan Krisis Politik di Thailand

FILIPINA pernah mengalami dua kali revolusi people power. Pertama tahun 1986 yang menjatuhkan Presiden Ferdinand Marcos dan mengangkat Corazon Aquino menjadi presiden.
Kedua, revolusi people power 2001 yang memaksa Presiden Joseph Estrada turun dan menempatkan Gloria Macapagal-Arroyo sebagai presiden baru.

Sementara Indonesia juga pernah mengalami satu kali revolusi people power, yakni tahun 1998 yang memaksa Presiden Soeharto untuk lengser dari jabatan presiden setelah berkuasa hampir 32 tahun. Dan kemudian digantikan oleh Habibie yang sebelumnya menjabat wakil presiden.

Dalam tulisannya di Kompas (7/7/2005) Trias Kuncahyono mengatakan, hingga saat ini masih selalu dicari pengertian yang paling pas untuk mengartikan istilah people power.

Menurutnya, dalam sebuah kertas kerja berjudul A Muddled Democracy-"People Power" Philippine Style, (Development Destin Studies Institute, November 2001) Dr James Putzel menyatakan, people power merupakan ekspresi demokrasi yang paling tinggi.

Ronald Meinardus dalam karya tulisnya berjudul Weak Institutions Fan Filipino Turmoil (Friedrich Naumann Stiftung, 2005) berpendapat bahwa people power menjadi sebuah sinonim untuk transisi demokratik dan damai.

Ia memberikan contoh apa yang terjadi di Filipina pada saat pecah revolusi people power pada tahun 1986 dan 2001. Pada kedua peristiwa tersebut, peralihan kekuasaan berlangsung secara aman dan damai. "Peristiwa tersebut terjadi dalam kerangka konstitusional dan demokratik."

Lalu bagaimana dengan Thailand yang sedang mengalami krisis politik yang tak kunjung usai. Di mana kubu pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin, yang digulingkan oleh militer pada tahun 2006, melakukan unjuk rasa meminta Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva untuk menggelar pemilu secepatnya. Bahkan pengunjuk rasa meminta Abhisit mundur dari kursi Perdana Menteri Thailand.

Gelombang aksi unjuk rasa belakangan ini yang begitu besar dari pendukung Thaksin membuat pemerintah berkuasa mengambil langkah-langkah yang cukup represif.

Setidaknya ada 21 orang tewas dan lebih dari 800 luka-luka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 korban tewas adalah warga sipil, termasuk seorang juru kamera Jepang yang bekerja untuk Kantor Berita Reuters. Sedangkan lima orang lainnya yang tewas adalah tentara.

Kalau saja tuntutan pendukung Thaksin tersebut tidak direspon secepatnya aksi kekerasan bakal terus berlangsung, apalagi kedua kubu sama-sama ngototnya. Namun saya percaya, cepat atau lambat aksi people power bakal muncul di tengah krisis politik Negeri Gajah Putih tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis ini maka keputusan yang lebih rasional yang mesti diambil oleh Abhisit adalah membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum. Tentu kita berharap pemilu yang digelar berikutnya jauh dari intervensi pemerintah, transparan, dan bisa mengakomodasi kedua belah pihak yang berkonflik.(*)