Ketika Ideologi Parpol Terlupakan

DALAM waktu dekat ini, ada dua partai politik (parpol) besar bakal menggelar suksesi kepemimpinan, yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP).

Mendekati hajatan kedua partai besar tersebut, kini sudah muncul nama-nama kandidat ketua umum yang bakal bertarung di arena kongres. Baik secara terang-terangan maupun ada yang malu-malu menyatakan dirinya. Tentu apapun alasan mereka, kita harus bisa menerima dan itulah dinamika demokrasi.

Tapi dalam konteks ini saya tidak hendak membahas soal siapa calon-calon dan bagaimana peluangnya untuk menjadi ketua umum partai, melainkan saya ingin mendiskusikan bagaimana masa depan ideologi partai. Paling tidak keberhasilan dua partai besar tersebut menggelar suksesi ketua umum merupakan cermin dari partai-partai politik kita yang ada sekarang ini.

Apakah dua partai politik ini nantinya akan bergerak lebih maju atau sebaliknya? Dengan kata lain, apakah kedua partai politik itu hanya menjadikan kongres sebagai arena pergantian ketua umum semata, atau menjadikan kongres sebagai yang dikatakan Karl Marx bahwa ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat .

Pertanyaan ini sangat relevan diajukan, sebab fakta yang tersirat menunjukkan bahwa parpol yang ada sepertinya kehilangan ideologi. Mereka lebih mengedepankan kepentingan pragmatismenya, sehingga dianggap tidak konsisten dalam mempertahankan ideologinya.

Namun demikian ada fakta yang menarik untuk dicermati, semisal hasil jajak pendapat Litbang Kompas, Senin (29/3/2010) yang hasilnya cukup mengejutkan. Responden menilai, Partai Demokrat adalah yang paling konsisten mempertahankan ideologinya. Parpol yang baru dua kali ikut pemilu itu dalam jajak pendapat itu mengalahkan "partai ideologis", seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Walau dari jajak pendapat itu tak diketahui alasan responden menyatakan penilaiannya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam sejumlah kesempatan mengakui, memang 10 tahun terakhir pragmatisme telah menghilangkan roh partainya, yaitu Pancasila 1 Juni 1945 hasil galian Soekarno, yang berwujud Marhaenisme yang diidentifikasi sebagai pembelaan kepada wong cilik.

Dalam evaluasi internalnya, PDI-P menyadari, pragmatisme itu menurunkan suara PDI-P pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, PDI-P berada di urutan pertama dengan perolehan suara 33,7 persen. Pemilu 2004, dengan raihan suara 18,5 persen, PDI-P kalah dari Golkar (21,6 persen). Pada Pemilu 2009, perolehan suara PDI-P makin melorot ke urutan ketiga. PDI-P yang mendapat 14 persen suara kalah dari Partai Demokrat (20,4 persen) dan Golkar (14,5 persen).

Ini berbeda dengan Partai Demokrat yang sepertinya diuntungkan oleh popularitas Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggi, terutama pada Pemilu 2009. Karena itu, responden lebih mudah memberikan penilaian yang lebih tinggi dari PDI-P dan PKS soal konsistensi mempertahankan ideologinya.

Terlepas dari hasil jajak pendapat tersebut, secara umum dapat kita simpulkan bahwa parpol-parpol baik besar maupun kecil tampaknya menganggap ideologi hanya formalitas belaka. Padahal tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif.

Oleh karena itu, inilah tantangan parpol-parpol politik yang ada untuk segera merumuskan ideologi-ideologi tersebut dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang konkret dan nyata. Sehingga kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat segera tercipta dan bukan utopia belaka.(*)

(*) Taryono, Redaktur Harian Tribun Lampung