Junta Militer Burma Kian Kokoh

Junta militer Burma melalui kekuasaannya di Komisi Pemilihan Umum,  resmi menghapus Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Adapun empat partai lainnya juga mengalami nasib dengan NLD: Persatuan Organisasi Bangsa Pao (UPNO), Liga Bangsa Shan bagi Demokrasi (SNLD), Partai Demokratik Negara Bagian Kokang (SSKDP), dan Partai Pembangunan Bangsa Wa (WNDP).

Sebelumnya, NLD telah menyatakan akan memboikot pemilu. Soalnya, undang-undang pemilu dan konstitusi buatan junta tidak menguntungkan kelompok pembangkang. Sesuai dengan aturan, Suu Kyi yang berstatus narapidana dilarang bertarung pada pesta demokrasi itu. Hingga kini Suu Kyi sudah menjalani masa penahanan lebih dari dua dekade.

Rencananya pemilu Burma akan berlangsung pada 7 November mendatang. Dan ini merupakan yang kedua dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, NLD pernah menang pada pemilu 1990, namun sayang, ia tidak pernah berkuasa lantaran hasilnya dianulir junta militer.

Seberapa Pentingkah Pemilu?

Samuel P Huntington,Guru Besar sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Politik di Universitas Harvard dan Ketua Harvard Academy untuk Kajian Internasional dan Regional, di Weatherhead Center for International Affairs, penulis buku The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan cara kerja demokrasi.

Dalam gelombang ketiga, pemilu juga merupakan suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Pemilu adalah alat serta tujuan demokratisasi. Demokratisasi diwujudkan oleh para penguasa otoriter yang, karena sesuatu alasan, berupaya menyelenggarakan pemilu, dan kelompok-kelompok oposisi yang mendesakkan penyelenggaraan pemilu berpartisipasi di dalamnya.

Pelajaran dari gelombang ketiga, kata Samuel, adalah bahwa pemilu bukan hanya merupakan kehidupan demokrasi, tetapi kematian rezim demokrasi. Ketika legitimasi kinerja para penguasa otoriter merosot, mereka sering mendapat tekanan dan sekaligus insentif yang semakin besar untuk mencoba memperbarui legitimasi mereka melalui pemilu.

Para penguasa mensponsori pemilu karena percaya bahwa pemilu itu akan memperpanjang masa hidup rezim mereka atau kekuasaan teman-teman mereka.

Dengan fakta politik seperti ini, maka diprediksi Burma  untuk beberapa tahun kedepan masih akan tetap dikuasai oleh rezim militer. Dengan demikian, maka impian untuk melihat Burma berubah menjadi negara demokrasi yang lepas dari rezim militer masih jauh dari harapan. (*)